SISTEM PEREKONOMIAN, PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI BISNIS

-
SISTEM PEREKONOMIAN, PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI BISNIS

1. Merkantilisme adalah kegiatan bisnis yang sudah ada pada abad ke 16 sampai abad 18,system bisnis ini adalah dengan menguatkan ekonomi negara sendiri dengan melemahkan negara lain.

Kapitalisme adalah suatu system perdangan yang dikuasai oleh swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dalam pasar

Komunisme adalah ideology ekonomi dengan aturan berdasarkan kepelmilikan bersama alat produksi,dan tidak adanya kelas social,uang dan negara

Sosialisme adalah serangkaian system ekonomi yang ditandai dengan alat produksi dan manjemen mandiripekerja,serta teori dan gerakan politik yang terkait dengannya

Fasisme
 adalah kebijakan yang diterapkan pemerintahan fasis,mereka menyatakan bahwa keputusan yang diambil pemimpin fasis tidak dapat dijelaskan  dalam system ekonomo logis

demokrasi ekonomi
suatu system pereknomia yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

2. Bisnis yang mengejar keuntungan
Biasanya bisnis ini biasa dilakukan oleh pribadi yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang banyak ,seperti pedagang yang menjual barang dagangnanya untuk keperluan pribadi

Bisnis yang tidak mengejar keuntungan
bisnis ini biasanya bergerak dibidang social yanh hanya bertujuan untuk membantu sesame,biasanya ada dalam lembaga-lembaga social

3.zaman dulu pekerjaan bisnis blum semenarik sekarang ,sekarang banyak kemajuan soal berbisnis ,pada masa lalu masyarakat selalau memandang sebelah mata terhadap pekerjaan bisnis,karena bisnis beum dianggap sebegai profesi.namun sekarang bisnis sudah diangkat menjadi profesi sehingga banyak orang terjun kedalam bisnis tersebut.


 sap.gunadarma.ac.id
baak.gunadarma.ac.id
staffsite.gunadarma.ac.id
studentsite.gunadarma.ac.id
https://seminar.gunadarma.ac.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KASUS : PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI (STUDI KASUS SENGKETA TANAH SETRA ANTARA DESA PAKRAMAN CEKIK DENGAN DESA PAKRAMAN GABLOGAN, KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN)

-
Terjadinya sengketa dari hari ke hari semakin bertambah banyak, baik yang sifatnya sederhana maupun yang sifatnya kompleks. Sengketa yang sekarang banyak terjadi antar desa pakraman di Bali adalah sengketa mengenai perebutan tanah setra. Pentingnya peran tanah setra bagi umat hindu di Bali dan juga tingginya nilai ekonomi tanah sekarang ini merupakan salah satu pemicu terjadinya sengketa. Sebagaimana yang kita ketahui, cara penyelesaian sengketa ada 2 (dua), yaitu secara litigasi dan non-litigasi (diluar pengadilan). Masyarakat Bali dewasa ini dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi biasanya dengan cara non-litigasi. Apalagi jika sengketa itu melibatkan antar desa pakraman. Misalnya sengketa yang terjadi antara Desa Pakraman Cekik dengan Desa Pakraman Gablogan Kabupaten Tabanan dimana sengketa ini dipicu oleh berbagai faktor sehingga menjadi kompleks. Adakalanya proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini tidak dapat langsung menuntaskan masalah. Dengan demikian maka penul...
Baca selengkapnya

Hukum Perjanjian Baku / Standar yang pasal - pasalnya ditentukan Perjanjian diatur dalam BW

-
PENGERTIAN UMUM PERJANJIAN BAKU   A.    Pengertian Perjanjian dan Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian Menurut pasal 1313 KUHPerdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila diperhatikan, adapun unsur-unsur dari perjanjian itu adalah: a)      Terdapat para pihak sedikitnya 2 ( dua) orang b)      Ada persetujuan antara para pihak yang terkait c)      Memiliki tujuan yang akan dicapai d)      Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan e)      Dapat berbentuk lisan maupun tulisan f)         Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian Sedangkan di dalam buku Yahya Harahap disebutkan menurut Sudikno Mertokusumo: “Perjanjian adalah hubungan hukum/ rechtshandeling dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhada...
Baca selengkapnya

Asas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Kegiatan dan Perjanjian yang dilarang

-
Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, agar implementasi dan peraturan pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, serta untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, serta berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha, dan bertanggung jawab kepada Presiden.   Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se...
Baca selengkapnya